Presentasi berjudul: "SEJARAH DAN FILOSOFI PEMUNGUTAN PBB"— Transcript presentasi:

1 SEJARAH DAN FILOSOFI PEMUNGUTAN PBB(UU NO.12/1985 jo. UU NO.12/1994) perpajakannya BUMI DAN BANGUNAN historia DAN FILOSOFI PEMUNGUTAN PBB

*

2 Berdasarkan kronologisnya, sejarah PBB dapat dibagikan were 3 potongan yaitu:Zaman kerajaan Zaman Penjajahan Zaman kanchi

*

3 Zaman kaya Dasar pembebanan “pajeg bumi” konsep ke kanan pemilikan mutlak raja atas tanah. Pada mulanya perpajakan merupakan suatu pengingat (pemberian secara cuma-cuma) namun sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh person (masyarakat) kepada seorang raja atau penguasa. Batin perkembangannya, sifat upeti apa diberikan melalui rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan king saja, tetapi sudah mengarah kepada kepentingan orang itu sendiri. Artinya pemberian kepada person atau penguasa digunakan untuk kepentingan umum seperti untuk menjaga keamanan rakyat, memelihara jalan, pembangun kanal air, building sarana sosial lainnya, serta kepentingan umum lainnya. 3

*

4 Zaman Penjajahan a. Tahun 1685-1811Tarif perpajakannya 0,25% dari harga tanah. Berlaku di Jakarta. B. Five (Pendudukan Inggris) teacher Thomas stamford Raffles, menetapkan tarif pajak yang bervariasi antara 20% s.d. 50% dari making pertanian. Darimana awal abad 19 diatas zaman kolonial, pajak negara diberlakukan pada saat pulau Jawa diperintah melalui Inggris yang dipimpin Letnan gen Raffles. Pajak tanah waktu menemani itu dinamakan Landrent , yang artinya “sewa tanah”. 4

*

5 Zaman Penjajahan Raffles meniru sistem pajak negara di India menjangkau 3 jenis macam sistem pemungutan landrent yaitu : -Sistem zamindari atau zamindarars artinya landheer atau bapak tanah. Aset ini mengenakan pajak negara dengan suatu jumlah apa tetap di ~ para tuan tanah. Pengenaan tarb pajak mencapai suatu jumlah apa tetap disebut menjangkau istilah “Permanent Settlement”. Aset ini dipakai di Benggala dan disekitar barat laut India. -Sistem Pateedari atau Mauzawari. Asetnya ini meniru sistem perpajakan bumi otoritas Portugis di Goa. Sistem ini memberlakukan perpajakan bumi di ~ Desa yang dianggap sebagai suatu kesatuan. Selanjutnya pengenaan kepada inhabitants kebijaksanaannya diserahkan kepada terutama Desa masing-masing. Aset ini diberlakukan di Punyab dan distrik-distrik west Laut India. -Sistem rayatwari. Di dalam sistem ini, pajak tanah/bumi dikenakan langsung kepada para petani apa mengolah tanah berdasarkan pendapatan rata-rata dari tanah yang diusahakan melalui masing-masing petani. Warisan ini diberlakukan di Madras, Bombay dan sebagainya. 5

*

6 Zaman Penjajahan Pajak negara diberlakukan di pulau Jawa malalui Raffles pada lima 1811 sampai mencapai Landrent didasarkan diatas suatu dalil bahwa “ semua tanah adalah milik king (souvereign), dan semua utama Desa dianggap such “penyewa” (pachetrs). Melalui karenanya mereka harus dibayar “sewa tanah” (Landrent) menjangkau natura secara tetap. Ketika kekuatan beralih di ~ Belanda Landrent diubah were “landrente”, asetnya ini merubah asetnya terdahulu dengan does perubahan mengarah kepada peradilan dan kepentingan rakyat, yang berlangsung sampai dengan lima 1942. 6

*

7 Zaman Penjajahan lima 1872-1923 (Pendudukan Belanda)Landrente  tanggung jawab menanami 20% negara garapan dengan botani tertentu. Lima (Pendudukan Belanda) Diperluas untuk semua orang. E.Tahun (Pendudukan Jepang) Di masa penjajahan Jepang five 1942 sampai dengan lima 1945, asetnya pajak tanah apa dilaksanakan Belanda diambil alih sepenuhnya dan namanya diganti were Pajak Tanah. Floor Rent atau Landrente diganti menjangkau Land Tax. Berpemerintahan pajak ditangani oleh kantor pajak apa disebut “Zaimubu Shuzeika” apa sekaligus bertugas karena melakukan menyelidiki dan pemetaan di pulau Jawa dan Madura 7

*

8 Zaman Kemerdekaan lima 1949-1959Pada five 1950 Jawatan pajak Bumi berubah were Jawatan Pendaftaran dan pajak Pendapatan Tanah. Pemerintah republik Indonesia meneruskan pemungutan perpajakan atas tanah dengan nama Pajak Bumi yang then diganti mencapai Pajak pendapatannya atas tanah Pertanian (PPTP). (UU. NO. 14 lima 1951 kyung Penghapusan perpajakannya Bumi) lima 1951 sampai lima 1959, maka lahirlah Jawatan pendaftaran dan perpajakannya Penghasilan negara Milik Indonesia (P3TMI) yang bertugas melakukan pendaftaran atas tanah-tanah milik adat apa ada di Indonesia. Five 1956 Jawatan Pendaftaran dan perpajakan Pendapatan negara berubah were Jawatan Pendaftaran tanah Milik Indonesia (PTMI) berkomitmen pokok melakukan pendaftaran negara milik terdaftar seperti objek pajak. Karena tugasnya hanya mengurus pendaftaran tanah saja, maka namanya diubah kembali menjadi jawatan Pendaftaran tanah Milik Indonesia (PTMI) dan bertugas sama kemudian sebelumnya ditambah menjangkau kewenangan untuk mengeluarkan suratnya Pendaftaran sementara terhadap tanah milik apa sudah terdaftar. 8

*

9 tahun Undang-undang nomor 11 lima 1959 circa Pajak gawangnya Bumi dengan demikian “hasil apa diperoleh dari tanah” dijadikan radikal pengenaan pajak. Surat Keputusan menteri kesehatan Iuran country Nomor PMPPU tanggal 29 Nopember 1965 apa menetapkan Direktorat pajak sasaran Bumi diubah namanya dulu Direktorat Iuran Pembangunan daerah (DIT-IPEDA) dan Pajak sasaran Bumi (PHB) menjadi Iuran Pembangunan quenn (IPEDA). Pengenaannya diberlakukan di atas tanah-tanah sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, perhutanan dan sektor pertambangan. 9

*

10 lima Diterapkan Undang-undang numeral 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, apa mulai berlaku efektif sejak five 1986 serta menyederhanakan aset pajak menjangkau menghapuskan 7 (tujuh) dasar tindakan pajak overhead properti, yaitu: Ordonansi perpajakan Rumah Tangga 1908; Ordonansi Verponding Indonesia 1923; Ordonansi Verponding 1928; Ordonansi Pajak wealth 1932; Ordonansi Pajak jalur 1942; Undang-undang Darurat lima 1957 tentang Peraturan Umum perpajakannya Daerah, Pasal 14 huruf j, k, dan l; Undang-undang nomor 11 Prp. Lima 1959 kyung Pajak gawangnya Bumi. Pada lima 1994 Undang-undang nomor 12 lima diubah menjadi Undang-undang angka 12 tahun 1994 circa Pajak Bumi dan Bangunan. 10

*

11 five Sesuai menjangkau amanat gbhn 1983 berdasarkan ketetapan MPR No. II/MPR/1983 telah diadakan “Tax Reform” yaitu diadakan pembaruan dan pengganti peraturan perundang-undangan perpajakan apa selama ini berlaku. Tax reform lima 1983 berlaku pada tanggal 1 januari mencapai adanya taxation reform, aset perpajakan Indonesia berubah dari resmi Assessment menjadi aku Assessment. Resmi Assessment yaitu suatu warisan pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak apa terutang oleh Wajib perpajakan berdasarkan di ~ Surat statuta Pajak (SKP). Self Assessment yaitu suatu warisan pemungutan pajak apa dipercayakan kepada wajib Pajak mulailah menghitung sampai penyetoran. Aparat perpajakan mandatnya pengendalian tugas, pembinaan, penelitian, pengawasan dan penetapan sanksi administrasi. 11

*

12 tahun 1985 – 2009 usai Tax reform 1983 lalu timbulnya Undang-undang No. 12 lima 1985 circa Pajak Bumi dan bangunan (PBB), yang ditetapkan tanggal 27 Desember 1985 dan awal berlaku tanggal 1 januari 1986 (LN Th No. 68, TLN 3312). Tanggal 9 November 1994 disahkan Undang-undang No. 12 five 1994 sekitar Perubahan atas Undang-undang No. 12 five 1985 kyung PBB, apa mulai berlaku pada tanggal tanggal 1 Januari 1995 (LN Th No. 62, TLN 3569). 12

*

13 PBB VS PDRD UU 18/1997 jo. UU 34/2000 UU 28/2009 perpajakan HotelPajak eksplic Pajak Hiburan perpajakannya Reklame pajak Penerangan beraliran (PPJ) pajak Parkir pajak Pengambilan Bahan penggalian Gol. C 2.Pajak menjelaskan 3.Pajak Hiburan 4.Pajak Reklame 5.Pajak Penerangan beraliran 6.Pajak Parkir 7.Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan (perubahan nomenklatur) 8.Pajak Air negara (pengalihan dari Prov) 9.Pajak Sarang Burung Walet (baru) 10.PBB caben & Perkotaan/PBB P2 (pengalihan dari Pusat) 11.Bea Perolehan daratkan Atas negara dan Bangunan/BPHTB (pengalihan dari Pusat)

*

14 Jenis perpajakan Berdasarkan KewenanganPajak pusat Pajak quận Pengadministrasian ada di otoritasnya Pusat. Pemungutan & Pengadministrasian dilakukan melalui Pemerintah daerah. Penerimaan masuk dalam APBN Penerimaan dimasukkan dalam apbd sebagai PAD Pajak quận Pajak Provinsi PKB, BBNKB,Bahan Bakar Kendaraan bermotor,Air Permukaan,Rokok perpajakannya Kab/Kota perpajakan Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan jalan, Mineral ~ no logam & batuan, parkir, waiting tanah,Sarang Burung Walet, PBBP2 & BPHTB

*

15 2009 PBB PBB UU No.12 tahun 1995 UU No.12 lima 1995 PDRDUU PDRD Pasal 180 (5) Undang-Undang perpajakan Bumi dan yang terkait menjangkau peraturan pelaksanaan mengenai Perdesaan dan Perkotaan masih firmicutes berlaku sampai menjangkau tanggal 31 Desember 2013, sepanjang belum ada Peraturan menyiksa tentang perpajakan Bumi dan Bangunan apa terkait menjangkau Perdesaan dan Perkotaan

*

16 Bumi dan/atau bangunanObyek perpajakan PBB UU No.12 five 1995 PDRD UU No. 28 lima 2009 Bumi dan/atau bangunan Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang memiliki atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

*

17 KAWASAN apa dimaksud menjangkau "kawasan" adalah semua negara dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah apa diberi baik guna usaha perkebunan, tanah apa diberi daratkan pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.

*

18 Latar Belakang Desentralisasi FiskalPenyelenggaraan Pemerintahan lebih aspiratif dan pantas dg kebutuhan & prioritas menyiksa REFORMASI OTDA muka DAN PEMERATAAN KESEJAHTERAAN person ORBA : KESENJANGAN PEMBANGUNAN ANTAR daerah DESENTRALISASI fiskal

*

19 DESENTRALISASI fiscal & OTDADESENTRALISASI KEWENANGAN EXPENDITURE ASSIGNMENT OTDA INTER GOVERMENTAL transfer DAU & DAK DESENTRALISASI fiskal LOCAL TAXING power PDRD Desentralisasi fiskal dilaksanakan dg aturan money follows functions.

*

20 MONEY adheres to FUNCTIONSPerimbangan Kewenangan harus diikuti dengan perimbangan keuangan. Semakin terlalu tinggi pemberian kewenangan kepada quận dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, semakin geram pula kewenangan menyiksa dalam perpajakan dan retribusi.

*

21 an important PROBLEM Ketergantungan quenn pada dana intergovermental transfer dalam membiayai desentralisasi kewenangan. Regional taxing strength masih belum optimal.

*

22 Penguatan regional Taxing PowerUntuk mengatasi implementasi desentralisasi fiscal, local taxing strength harus diperkuat. Penguatan LTP dapat dilakukan malalui 1. Perluasan mengurung pajak daerah dan retribusi daerah. 2. Penambahan types pajak dan retribusi daerah. 3. Pengalihan /pen-daerah-an perpajakan pusat. 4. Curam tarif max pajak daerah. 5. Pemberian diskresi penetapan karib pajak.

*

23 catatan Pengalihan PBBP2 & BPHTB dulu pajak daerah merupakan bagian dari upaya memperkuat neighborhood taxing power.


Anda sedang menonton: Sejarah pajak bumi dan bangunan


Lihat lainnya: Cara Mengatasi Sinyal Wifi Iphone 5 Lemah, Cara Mengatasi Sinyal Wifi Iphone Yang Lemah

PBBP2 & BPHTB tepat untuk dialihkan were pajak daerah untuk bumi dan bangunan bersifat Im-mobile.

*